ads

Sunday, 29 December 2019

  • Follow us

Pemerintah dan OJK Terkesan Tutup Telinga Terkait Kasus Jiwasraya

Pemerintah dan OJK Terkesan Tutup Telinga Terkait Kasus Jiwasraya
JAKARTA, gotonesia | Hingga menjelang tutup tahun 2019 telah banyak peristiwa atau kejadian yang menyedot perhatian publik, bahkan dunia. Mulai dari Pemilu-Pilpres, skandal korupsi Garuda Indonesia hingga Asuransi Jiwasraya.

Saya akan membahas soal kasus Jiwasraya. Sebenarnya kasus Jiwasraya sudah banyak yang mewanti-wanti sejak awal 2003/2004. Banyak sejumlah kalangan yang melihat keuangan perusahaan asuransi pelat merah itu sudah tidak sehat dan harus diselamatkan. Tapi rupanya pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti tutup telinga rapat-rapat.

Akibatnya, Jiwasraya tidak mampu membayar polis asuransi nasabah sebesar Rp12,4 triliun. Kenapa didiamkan saja, coba bila direspon kala itu, mungkin tidak akan seheboh seperti ini? Tidak akan menyeret sejumlah nama tokoh penting dan berpengaruh, seperti Presiden SBY, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Kenapa mereka disebut-sebut? Ya karena SBY menjabat presiden sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Sedangkan Jusuf Kalla, sebagai wakil SB, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut kasus Jiwasraya merupakan 'kesalahan' masa lalu (sebelum pemerintahannya).

"Ini persoalan yang sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu. Problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," ujar Jokowi saat berada di Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12).

Dua hari kemudian, pihak SBY, melalui Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief angkat suara dengan tegas menolak apa yang disampaikan Jokowi yang terkesan menyalahkan SBY.

"Pak Jokowi kambuh, asuransi yang gagal bayar di eranya Jokowi-Ma'ruf, yang disalahkan justru era Jokowi-JK dan era SBY-Boediono," kata Andi Arief dalam cuitannya kepada awak media, Jumat (20/12).

Belakangan pihak Istana yang diwakili oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwano mengklarifikasi bahwa Jokowi tidak menyalahkan siapapun dalam kasus Jiwasraya. Dia menegaskan, apa yang disampaikan Jokowi merupakan fakta telah terjai masalah keuangan dalam tubuh Jiwasraya.

"Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya," kata Dini.

Kembali lagi ke soal Jiwasraya, kenapa ketika sudah mengetahui ada masalah di Jiwasraya, pemerintah dan OJK seolah tutup telinga. Pasti ada sesuatu atas sikap diamnya itu?

Barangkali pemerintah dan OJK melihat dalam laporan keuangannya tumbuh dengan pesat. Ditambah lagi, pada tahun-tahun berikutnya premi Jiwasraya tampak gemuk. Tahun 2017, perusahaan mencatatkan perolehan premi Rp21,8 triliun-dua kali lipat dari premi yang didapatkan pada 2015. Tahun 2016, ia membukukan laba bersih Rp1,7 triliun.

Dengan suguhan laporan yang 'lezat' itu membuat pemerintah menjadi percaya bahwa kondisi perusahaan Jiwasraya sehat. Dahlan Iskan pun ikut berkomentar, kalau dirinya kemungkinan kena tipu direksi Jiwasraya ketika itu.

“Jangan-jangan saya dulu juga tertipu oleh direksi Jiwasraya,” kata  Dahlan Iskan. Padahal, Dahlan Iskan sempat memuji habis-habisan terhadap direktur utama perusahaan tersebut.

“Apakah tidak mungkin saat itu saya pun tertipu oleh angka-angka yang dipaparkan direksi Jiwasraya?," sambung Dahlan Iskan.

Dari laporan palsu itu Jiwasraya beberapa kali memperoleh status WTP. Padahal sejatinya perusahaan tersebut tidak sehat.

Di sisi lain, di internal Jiwasraya nampaknya ada kekuatan tersendiri yang kuat di mana terjadi lobi politik ke Presiden SBY dan Presiden Jokowi, sehingga sampai sekarang tidak dibubarkan. Apabila Jiwasraya tetap dipertahankan, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dan, ini berbahaya. Tahun 2020 sejumlah ekonom memprediksi resesi akan terjadi. Sejumlah negara sudah terdampak resesi. Ditambah, faktor internal yang dihadapi Indonesia dalam kasus ini bakal berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Jadi mau tidak mau Jiwasraya harus dibubarkan agar iklim bisnis di Indonesia semakin menggeliat seiring kepercayaan investor asing.
(din.jw)
Don't Miss

Menarik Lainnya